Kronologi Singkat Penumpasan G30S PKI

Berikut Kronologi Singkat Penumpasan G30S PKI

1 Oktober 1965
Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.

2 Oktober 1965
 Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pikul 12.00 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI – AD.

3 Oktober 1965
Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI – AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI – AD tersebut dibawah ke Lubang Buaya. Karena daerah terebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 titemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut.. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah ¾ meter dengan kedalaman kira – kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya.

4 Oktober 1965
Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali (karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari) yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO – AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI – AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.

5 Oktober 1965
Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI – AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.

6 Oktober 1965
Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI – AD tersebut ditetapakan sebagai Pahlawan Revolusi.

Pahlawan Revolusi

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. (Sejarah G30S PKI)

Letkol Untung - Untung Samsuri alias Kusman adalah Pemimpin Gerakan 30 September 1965, yang menculik dan menewaskan enam jenderal Angkatan Darat. Setelah malam penculikan itu, pagi 1 Oktober 1965 Letnan Kolonel Untung Samsuri mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi di Radio Republik Indonesia (RRI). Dalam pengumuman disebutkan bahwa Dewan Revolusi adalah tindak lanjut dari Gerakan 30 Septermber 1965—menyusul adanya dugaan kudeta Angkatan Darat yang akan dilaksanakan pada 5 Oktober. Pengumuman itu menyebut Dewan Revolusi menjadi sumber dari segala kekuasaan di wilayah Negara Republik Indonesia. Pengumuman pagi itu juga memberitahukan agar di setiap membentuk Dewan Revolusi Daerah hingga Dewan Revolusi Kecamatan.

Letkol Untung

Letkol Untung

Sebelum gerakan, Letkol Untung adalah Komandan Batalyon Kawal Kehormatan I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengamanan Presiden Soekarno. Sebelumnya lagi, Letkol Untung adalah Komandan Batalion Banteng Raiders yang bermarkas di Srondol Semarang. Pasukan ini pernah terlibat dalam penumpasan PRRI/Permesta di Sumatra. Untung yang mantan Heiho ini pernah terlibat dalam Peristiwa Madiun 1948. Kala itu masih memakai nama Kusman dan pangkatnya masih Mayor. Setelah peristiwa Madiun namanya dia ganti menjadi Untung.

Setelah gerakan 30 September 1965 yang dipimpinnya gagal, Letkol Untung akhirnya melarikan diri ke Semarang, Jawa Tengah. Dalam pernjalanan, ketika bisnya sampai Tegal, Untung meloncat dari bus karena ada dua orang anggota militer. Sial kepalanya terantuk tiang listrik. Warga yang melihat kejadian itu menduga Untung seorang copet. Setelahnya konon Untung si penerima Bintang Sakti atas jasa-jasanya di Papua dalam operasi trikora itu kemudian diamankan anggota Pertahanan Sipil (Hansip). Untung lalu dibawa ke Danrem Cirebon, Kolonel A.J. Witono. Dari Cirebon, Untung dibawa ke Jakarta. Untung lalu dijebloskan ke penjara Cipinang.

Pada 23 Februari 1966 pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk Letkol Untung digelar. Untuk sebagai mantan Ketua Dewan Revolusi dituduh melakukan makar. Di pengadilan Untung melakukan pembelaanya bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan Presiden dari kudeta Dewan Jenderal. Laporan Tempo menyebut di pengadilan Untung juga mengatakan bahwa dirinya mendengar adanya Dewan Jenderal dari rekaman tape yang dibawa Rudhito Kusnadi Herukusumo, seorang Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Rekaman beririsi tentang hasil rapat Dewan Jenderal pada 21 September 1965 di gedung Akademi Hukum Militer (AHM), Jalan Dr Abdurrachman Saleh I, Jakarta yang membicarakan tentang kudeta dan susunan kabinet setelah kudeta.

Dalam buku Kesaksianku Tentang G30S, Soebandrio, mantan Menteri Luar Negeri jaman Soekarno mengatakan bahwa Untung yakin dirinya tak akan dieksekusi mati. Menurut Untung, sebagaimana disampaikan Soebandrio, apa yang ia lakukan atas sepengetahuan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto. Pembelaan Untung mengenai Dewan Jenderal itu pun tak menggoyahkan keyakinan Mahmilub. Mahmilub tetap memvonis hukuman mati Untung pada 18 Maret 1966. Setelah divonis Untung tetap tak menggunakan hak grasi kepada Presiden. Ia berharap Soeharto yang menyelematkannya. Tapi yang terjadi kemudian, Soeharto yang ia harapkan ternyata juga tidak membantunya. Untung pun buntung.


Lahir :Kebumen, 03/07/1927
Profesi : Letnan Kolonel Batalyon Kawal Kehormatan 1 Cakrabirawa Jakarta Tentara Nasional Indonesia (1965-1965)
Agama : Islam
Karier :

• Anggota Heiho (Pembantu Tentara) jaman pendudukan Jepang (1943-1945)
• Sersan Tentara Nasional Indonesia (1945-1945)
• Letnan Resimen 15 di Solo Tentara Nasional Indonesia (1950-1959)
• Kapten / Mayor Batalyon Banteng Raiders di Semarang Tentara Nasional Indonesia (1960-1965)
• Letnan Kolonel Batalyon Kawal Kehormatan 1 Cakrabirawa Jakarta Tentara Nasional Indonesia (1965-1965)

Pendidikan :

• Sekolah Dagang (1941-1942)

Penghargaan

• Bintang Sakti , Penghargaan atas keberaniannya dalam Operasi Pembebasan Irian Barat (1963)

(G30SPKI)

Dewan Jenderal - Dewan Jenderal adalah sebuah nama yang ditujukan untuk beberapa Jenderal yang diduga akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada Hari ABRI, 5 Oktober 1965.

Dewan Jenderal

Kelompok ini menurut Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani bernama Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat.

Dewan Jenderal

Situasi semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan (machts-vertoon) pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan melakukan coup kontra-revolusioner.

Isu juga menyebut susunan Kabinet Dewan Jenderal yang sudah disiapkan, terdiri dari:

• Perdana Menteri: Jendral A.H. Nasution
• Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan: Letjen Ahmad Yani
• Menteri Dalam Negeri: Hadisubeno
• Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani
• Menteri Hubungan Perdagangan: Brigjen Ahmad Sukendro
• Menteri /Jaksa Agung: Mayjen S. Parman
• Menteri Agama: K.H. Rusli
• Menteri / Panglima Angkatan Darat: Mayjen Ibrahim Adjie
• Menteri / Panglima Angkatan Laut: tidak diketahui
• Menteri / Panglima Angkatan Udara: Marsekal Madya Rusmin Nurjadin
• Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian: Mayjen Pol. Yasin

Sebagai tandingan, PKI membentuk gerakan yang dinamai Dewan Revolusi Indonesia. Untuk menghindari risiko kegagalan, tokoh-tokoh PKI tidak memegang pimpinan. Sebaliknya, perwira ABRI yang memegang pimpinan, bertindak sebagai Ketua Dewan Revolusi, yaitu Letkol Untung Syamsuri. Dengan demikian kalau Dewan Revolusi mengalami kegagalan, PKI tidak akan dilibatkan. Selanjutnya ditegaskan bahwa kegiatan Dewan Revolusi adalah intern Angkatan Darat/ABRI.(G30SPKI)

Peristiwa Kanigoro - Akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu munculnya bibit komunisme baru. Memang karisma PKI (Partai Komunis Indonesia) memang belum pudar. Hal tersebut dapat dilihat saat ini banyak pengarang-pengarang buku, dan politikus yang menulis artikel atau buku tentang sepak terjang PKI mulai dari bibitnya sampai puncaknya pada tahun 1965 yang terkenal dengan sebutan ,,Gerakan 30 September” atau G30S/PKI. Terutama aksi-aksinya pada tahun 1964-1965, PKI mempunyai banyak pengikut bergerak sangat cepat sekali dengan melakukan aksi sepihak yang dilakukan oleh BTI (Barisan Tani Indonesia), aksi Sabotase, dan aksi teror yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Aksi-aksi tersebut hampir terjadi di seluruh daerah Indonesia, terutama di Jawa Timur yang menjadi pusat terjadinya pemberontakan PKI.

Peristiwa Kanigoro

Tak ketinggalan daerah Kediri, yang menjadi tempat tragedi utama di Jawa Timur, mulai dari peristiwa Jengkol, aksi-aksi sepihak di daerah Plemahan, Plospklaten, Kandangan, Pagu dan aksi teror yang cukup besar di Desa Kanigoro Kecamatan Keras Kediri. Aksi teror di Kanigoro adalah aksi teror PKI terhadap peserta Mental Training PII se-Jawa Timur yang disebut juga dengan ”Peristiwa Kanigoro”. (G30SPKI)

Samsuka (80) Saksi Sejarah Peristiwa Kanigoro

Jejak-jejak kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) masih bisa dirasakan di Kediri dan Blitar. Tapi untuk merunut saksi sejarah aksi PKI tersebut sudah mulai meninggal satu per satu. Beruntung ada dua orang saksi sejarah pergolakan 1965 yang masih bisa menceritakan kekejaman PKI pada peristiwa Kanigoro awal tahun 1965.

Kedua orang itu adalah Mohammad Ibrahim (75) warga Kota Kediri, dan Samsuka (80) warga Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar.

Ketika itu pada 10 Januari 1965, Mohammad Ibrahim masih berumur 22 tahun. Ibrahim muda adalah aktivis Pergerakan Islam Indonesia (PII), kala itu berafiliasi dengan Masyumi.

Pada hari itu, Ibrahim bertugas menjadi satuan pengamanan kegiatan mental training (Mentra) PII se Jawa Timur. Rencananya Mentra PII digelar empat hari, 10-13 Januari 1965.

Perwakilan dari Madura, Jember, Banyuwangi, Madiun, Blitar, Ponorogo, sudah berdatangan sehari bahkan dua hari sebelum dimulai kegiatan Mentra. Hampir semua wilayah di Jawa Timur ketika itu mengirimkan wakilnya.

”Ada 125 pemuda dan pemudi. 27 orang adalah santri wanita,” tutur Ibrahim ditemui di Masjid Al Ikhlas Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Kamis 28 September 2017.

Ibrahim mengenakan, baju batik lengan panjang saat duduk bersila di teras Masjid Al Ikhlas Ngadiluwih.

Dia dikelilingi jamaah salat zuhur. Mereka dengan tekun pula mendengarkan penuturan pria yang sudah puluhan tahun berjuang melalui PII tersebut. Menurut Ibrahim, lokasi pelaksanaan Mentra PII sengaja dipusatkan di rumah KH Said di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

PII tidak sembarangan memilih rumah KH Said. Pemilihan lokasi juga melalui observasi. Rumah KH Said di Kanigoro hanya berjarak 12 km dari Kota Kediri. Pada zaman itu, rumah KH Said juga sudah memiliki penerangan dari genset yang melimpah.

”Ada musala (saat ini sudah menjadi Masjid Kanigoro). Ada Sekolah Rakyat Islam. Dan ada SMP Islam. Punya kelas-kelas. Semua sangat memadahi untuk Mentra PII,” tutur pria yang masih kuat mengemudikan mobil itu.

Tetangga KH Said juga mendukung penuh Mentra PII. Mereka ada yang menyediakan rumahnya untuk kantor. Bahkan ada rumah warga dijadikan asrama putri. Hari pertama Mentra berjalan lancar. Kegiatan Mentra dipusatkan di madrasah. Biasanya dimulai dari Salat Subuh. Setelah itu berlanjut dengan pengajian, kajian, dan diskusi hingga malam. Kegiatan hingga hari ketiga berjalan lancar.

”Setelah kami semua salat subuh pada hari keempat atau pada tanggal 13 Januari 1965, kami kedatangan tamu tak diundang. Saat itu ada pengajian,”. Ibrahim berhenti sejenak. Bibirnya mengatup sebentar. ”Ada ribuan, mungkin lima ribu orang mengepung kami,” katanya.
”Ayo bunuh antek-antek nekolim. Ayo bunuh anak-anak Masyumi”. Teriakan massa bersenjatakan celurit benar-benar mengagetkan peserta Mentra.

Ibrahim sebagai panitia pengamanan tidak bisa berbuat banyak. Untungnya peserta putri sudah pulang ke asrama. Massa itu mengatasnamakan Pemuda Rakyat, dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Semua orang tahu, bahwa itu organisasi underbow PKI. Massa PKI yang datang dari Kediri, Blitar, Tulungagung, ini dipimpin Ketua Pemuda Rakyat Kecamatan Kras Kabupaten Kediri bernama Suryadi. Wakil Suryadi bernama Harmono dari BTI.

Peserta yang berkumpul di masjid, madrasah dan tempat rapat Mentra benar-benar diuji mentalnya. Massa yang membawa celurit, parang, palu, tanpa ampun mengacak-acak lokasi Mentra. Mereka merampok barang-barang peserta. Dokumentasi, buku buku.

Bahkan Alquran diinjak injak. Mereka menghina kitab suci umat Islam. Salah satu kata yang masih diingat Ibrahim, ”Iki lo (menunjukkan Alquran) yang membuat gudikan (penyakit gatal-gatal)".

Salah satu ulama yang mengisi pengajian, Kiai Jauhari, ayah kandung Gus Maksum, pendiri Pagar Nusa diseret dari masjid.

Salah satu keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri itu dikeluarkan ke halaman sambil tangan diikat. Massa PKI bersorak gegap gempita menyaksikan Kiai Jauhari diseret dengan tangan terikat.

Sementara peserta Mentra juga diikat tangannya. Ada satu orang yang diikat dengan yang lain. ”Pokoknya badan kami diikat. Mata kami tidak ditutup. Tapi kami tidak takut sedikitpun,” kata Ibrahim yang pada saat itu masih kuliah di Jakarta.

Massa Pemuda Rakyat dan BTI ini lantas menggiring peserta Mentra ke suatu tempat. Ibrahim tidak tahu tempat tersebut. Tapi selama perjalanan melewati tegalan, mereka selalu diteror dengan kata-kata. ”Enaknya dibunuh dimana? Utang nyawa dibayar nyawa”.

Ternyata massa PII dibawa ke Markas Polsek Kras. Pada saat itu Kapolsek bernama Kari. Suryadi lantas pidato.

”Kami menyerahkan antek-antek Nekolim, Anak-anak Masyumi. Anti Nasakom, anti revolusi. Kami serahkan kepada pak polisi untuk ditindak lanjuti,” kata Suryadi ditirukan Ibrahim. Kapolsek Kari lantas menyampaikan terima kasih atas jasanya. ”Nanti kami tindak lanjuti,” ujar Kapolsek ketika itu seperti ditirukan Ibrahim.

Kari lantas memerintahkan massa PKI untuk bubar. Setelah itu massa bergeser dari Polsek Kras. Tapi sepengetahuan Ibrahim, mereka sebenarnya tidak bubar.

Massa PKI hanya pindah tempat. Beberapa saat kemudian, camat Kras bernama Sumadi tiba di Polsek Kras.

Camat yang beraliran PNI tersebut menangis sambil meminta maaf kepada peserta Mentra. Dia merasa tidak bisa menjaga keamanan peserta Mentra. Sumadi kemudian meminta peserta melanjutkan mentra di Kompleks Haji Said.

”Ada sebagian yang melanjutkan Mentra, tapi ada yang sudah dijemput bapak-ibunya. Sejak itu pula kami sangat berhati-hati dengan PKI,” tutur Ibrahim.

Sementara menurut Samsuka sejak peristiwa Kanigoro kekejaman massa PKI makin menjadi.
Hampir semua wilayah di eks Karesidenan Kediri menjadi basis PKI. Pada peringatan 17 Agustus 1965 misalnya, hampir semua jalan di Ngadiluwih, Kediri dipasang ratusan bendera palu arit.

Demikian pula di Kabupaten Blitar. Atribut-atribut PKI juga terpasang di mana-mana. PKI juga sudah menancapkan kukunya ke Blitar selatan. Mereka menggelar aksi-aksi sepihak di Blitar. Salah satunya terjadi di persawahan H Azhari, Desa Ringinanyar.

"Pas pak Azhari panen kacang, orang-orang miskin yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) digerakkan oleh PKI. Mereka digerakan untuk meminta panen milik Pak Azhari. Satu orang bawa satu tangkai kacang tanah. Jumlah orang miskin sekitar 100 orang. Tokohnya bernama Langkir dari Dermojayan," tandasnya.

Prolog G30 S PKI
Menurut analisa Ibrahim, penyerbuan Kanigoro merupakan latihan PKI sebelum G30S PKI. Ini adalah prolog sebelum gerakan September 1965. Penyerbuan Kanigoro juga merupakan test case kekuatan di luar PKI. Sesungguhnya kekuatan yang masuk Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom) tidak bisa ”disatukan”.

”Tidak mungkin yang bertuhan ketemu dengan yang tidak bertuhan. Contoh nila setitik rusak susu sebelanga. Nah ini dipaksakan. Yang baik-baik akhirnya jadi lemah,” tutur Ibrahim.

Penyerbuan Kanigoro telah memanaskan situasi di Kediri dan sekitarnya. Massa PKI terkosentrasi di Kediri bagian timur atau kawasan lereng Gunung Kelud. Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras terbelah menjadi dua.

Wilayah barat Jalan Raya Kecamatan Ngadiluwih menjadi basis kelompok Islam. Sementara wilayah timur jalan raya yang menghubungkan Kediri-Tulungagung, menjadi basis kelompok merah.

Pada malam hari, situasi jalanan Kecamatan Ngadiluwih menjadi mencekam. Warga tidak berani keluar rumah. Pos-pos pengamanan dijaga dengan celurit.

”Warga Islam yang kebetulan tinggal di wilayah timur, pada malam harinya mengungsi ke wilayah barat. Masjid Al Ikhlas ini sebagai batasnya,” kata Ibrahim.

Pascaperistiwa Kanigoro, kelompok kelompok Islam sudah saling berkoordinasi. Mereka tetap meminta aparat berwajib untuk mengusut penyerbu Mentra PII di Kanigoro. Pada Februari 1965, polisi akhirnya menangkap Suryadi.

Dia dituduh sebagai provokator dan orang yang bertanggung jawab atas penyerbuan itu. Dari kelompok PII, polisi menangkap Anis Abiyoso dari tempat persembunyiannya. Anis adalah penanggung jawab kegiatan Mentra PII.

Keduanya disidang bergantian hingga beberapa hari jelang pembunuhan Jenderal di Jakarta, 30 September 1965. Sidang Suryadi dan Anis akhirnya ditelan zaman. Pada Oktober 1965 awal, sidang Anis dan Suryadi dinyatakan ditutup.

Setelah Pemerintah menyatakan PKI memberontak. Anis Abiyoso bebas, sedangkan Suryadi tak diketahui jejaknya. Anis disambut bak pahlawan. Dia diarak keliling Kota Kediri. Pada saat bersamaan, kekuatan PKI yang sudah mendominasi Kediri akhirnya lumpuh. (G30SPKI)

Peristiwa Bandar Betsi -Mereka yang pernah belajar sejarah G30S/PKI ketika duduk di bangku SMA, saat pemerintahan orde baru, pasti pernah tahu nama Letda (Anumerta) Sudjono. Sosok ini tercatat sebagai salah satu pahlawan revolusioner yang menjadi korban keganasan pertikaian berdarah bangsa ini di tahun 1965.

Peristiwa Bandar Betsy

Peristiwa Bandar Betsy

Mereka yang pernah belajar sejarah G30S/PKI ketika duduk di bangku SMA, saat pemerintahan orde baru, pasti pernah tahu nama Letda (Anumerta) Sudjono. Sosok ini tercatat sebagai salah satu pahlawan revolusioner yang menjadi korban keganasan pertikaian berdarah bangsa ini di tahun 1965. Perkebunan Bandar Betsy di Kec. Bandar Perhuluan, Kabupaten Simalungun, pun menjadi demikian terkenal, sebagai lokasi peristiwa berdarah yang merenggut nyawa perwira pengaman kebun itu.

Tugu Peringatan Peristiwa Bandar Betsi

Letda Soedjono yang kala itu berpangkat Peltu, berdasarkan teks resmi kala itu, tewas dikampak sekelompok orang dari Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan onderbouw PKI. Saat itu, Sudjono berusaha mempertahankan lahan perkebunan dari penjarahan massa PKI. Peristiwa yang dikenal dengan "Peristiwa Bandar Betsy" merupakan aksi sepihak PKI dan onderbouwnya untuk merebut kekuasaan yang sah.

Aksi-aksi sepihak PKI dan organ-organ resminya, mencapai klimaks pada tanggal 30 September 1965 dalam bentuk kudeta berdarah. Tujuh jenderal TNI-AD di Jakarta dan beberapa lainnya di berbagai daerah menjadi korban keganasan PKI. Sejumlah sejarahwan menyingkap pertikaian sesama anak bangsa itu memakan korban tak kurang dari 300 ribu nyawa di seluruh negeri. Belakangan, pemerintah Orde Baru menobatkan para jenderal korban PKI itu sebagai 'Pahlawan Revolusi.'

Sebagai kenangan kepada generasi mendatang, tugu peringatan para pahlawan revolusi itu didirikan dengan biaya yang tak kecil. Satu di antaranya adalah 'Tugu Soedjono.' Melihat keberadaan monumen itu, Senin (13/8), diperkirakan miliaran rupiah uang negara mengucur, saat proses pembangunan berlangsung. Terletak di lahan yang luasnya diperkirakan 0,5 Ha, tugu Sudjono di awal pembangunannya terasa begitu megah.

Model bangunan Tugu Sudjono sama dengan Monumen Tugu Tujuh Pahlawan Revolusi di Komplek Lubang Buaya, Jakarta. Bedanya, agak ke depan dari monumen itu ada patung Letda Sudjono, seolah memimpin ke tujuh jenderal itu. Harus diakui, tugu itu menyimpan aura mistis dan kharisma bagi khalayak yang mengunjunginya.

Tapi cerita itu ada di era Orde Baru. Kini, tugu itu bagai monumen tanpa arti sama sekali. Simbol revolusioner rakyat Sumatera Utara itu, seolah kesepian, karena tak lagi, mendapat perhatian. Jalan menuju monumen itu, sejak dari Perkebunan Laras PTPN IV hingga ke lokasi yang diperkirakan berjarak 15 km, sudah tak lagi mulus, karena 2/3 dari panjang jalan, kondisinya kupak-kapik. Terutama di areal Perkebunan Bandar Betsy. Pihak perkebunan terkesan tak peduli dengan kondisi jalan itu.

Di areal Tugu Sudjono, perasaan pun jadi terenyuh, karena monumen itu seakan menangis dengan kondisinya yang tak terurus. Monumen megah itu, terlihat kusam dan beberapa bagiannya sudah dipenuhi lumut. Taman yang mengelilingi tugu itu, berubah menjadi tumbuhan liar yang mengganggu pemandangan. Sementara ilalang menyeruak liar di berbagai tempat, dengan ketinggian hampir sepinggang.

Kamar mandi yang berada persis di depan tugu, bak rumah hantu. Sedangkan pondok peristirahatan yang dibuat untuk pengunjung resmi maupun biasa, dalam kondisi hendak rubuh. Lantai areal berlapis batu conblok, sebagian sudah menghitam dan di sela-selanya ditumbuhi rerumputan tebal.

Beberapa warga di sekitar lokasi, mengakui sejak beberapa tahun belakangan monumen itu tak lagi dipelihara. Jika sebelumnya banyak pelajar yang mau berkunjung ke monumen itu, kini sudah tak ada lagi. Karena semua fasilitas yang memungkinkan pengunjung untuk berlama-lama di sana tidak tersedia. Tugu Sudjono, saat ini, tak lebih dari bangkai sejarah yang kenangan tentangnya perlahan mulai pupus.

Era Reformasi, ternyata tidak mau berkompromi pada simbol-simbol hegemoni sebelumnya. Karena reformasi juga tengah membangun simbol-simbol hegemoni untuknya. Meski simbol hegemoni itu untuk dua potong kata 'pahlawan revolusi.' Lalu, di usia RI ke-62, adakah istilah lain yang tengah dibangun rezim reformasi sekarang ini? Sejarah kelak akan mencatatnya.(G30SPKI)

Nasakom - Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (disingkat: Nasakom) adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Indonesia, serta merupakan ciri khas dari Demokrasi Terpimpin.

Nasakom

Nasakom

Pada 1956 Soekarno secara terbuka mengkritik demokrasi parlementer, yang menyatakan bahwa itu "didasarkan pada konflik inheren" yang berlawanan dengan gagasan Indonesia harmoni sebagai keadaan alami antar hubungan manusia. Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem tradisional desa dengan menampilkan diskusi dan konsensus, di bawah bimbingan para tetua desa. Ia mengusulkan campuran antara tiga unsur nasionalisme, agama, dan komunisme menjadi pemerintah koperasi 'Nas-A-Kom'. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Dengan dukungan dari militer, pada bulan Februari ia menyatakan 'Demokrasi Terpimpin', dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting (termasuk PKI). (G30SPKI)

Latar Belakang G30SPKI - Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Latar Belakang G30SPKI

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.



Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.